Ratusan Masyarakat Banten Ikuti Petisi Tolak Reklamasi dan Penambangan Pasir Di Kawasan Perairan Banten

Suitnews.com, serang – Ratusan massa yang tergabung dalam dalam Gerakan Banten Selamatkan Nelayan melakukan Petisi Tolak Penambangan Pasir Laut Untuk Kepentingan Reklamasi dan Aksi Unjuk Rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, rabu (18/10/2017)
Massa yang tergabung dalam Gerakan Banten Selamatkan Nelayan tersebut terdiri dari puluhan elemen masyarakat.

Adapun tuntutan Massa yang melakukan Aksi Unjuk Rasa adalah sebagai berikut :
1. Batalkan Pencabutan Moratorium Reklamasi
2. Menolak Perijinan Pasir Laut di Banten dan Seluruh Wilayah Kawasan Perairan Indonesia.
3. Copot Kepala BAPPEDA Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina yang telah menyebutkan Provinsi Banten tidak keberatan pasir lautnya di keruk guna kepentingan REKLAMASI.

Menurut Jeje Sudarajat, Korlap Aksi, Petisi ini dibuat untuk di sampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagai penolakan rencana penambangan pasir laut untuk reklamasi jakarta.
Dalam Aksinya Jeje mengutuk keras segala bentuk aktivitas penambangan pasir di wilayah kawasan Provinsi Banten.

“Kami mengutuk keras segala tindakan dan segala bentuk aktivitas penambangan pasir yang ada di wilayah kawasan perairan Provinsi Banten, karena telah melanggar Hak Rakyat yang di jamin konstitusi UUD 1945” ujar Jeje

Sementara Korlap lainnya Dadi mengatakan Jika Proyek Pertambangan pasir ini berlanjut maka akan berdampak buruk terhadap masyarakat nelayan di banten.

“Ini akan menggusur wilayah tangkapan ikan nelayan sekaligus akan menggusur wilayah pemukiman nelayan itu sendiri, Dampak terburuknya adalah Masyarakat Nelayan Banten akan mengalami degradasi kehidupan” ungkap Dadi

Senada dengan Dadi, Wira Korlap lainnya mengatakan reklamasi dan penambangan pasir laut menghilangkan wilayah kelola nelayan tradisional dan memperparah pencemaran laut.

“Akibatnya nelayan tradisional kehilangan sumber kehidupannya, seharusnya Negara menjamin Hak dan Kehidupan yang layak sesuai dengan UUD 1945, Seharusnya Negara menjamin profesi nelayan sebagai profesinya yang harus dilindungi” ungkap Wira

“Dan untuk melindungi sumberdaya kelautan dan mewujudkan keadilan, maka tidak ada kata lain selain kata LAWAN ” pungkasnya (red/snc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *