Kepala BKD Setujui Usulan Tenaga Honorer

Suitnews.com, Pandeglang – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengaku sepakat dengan usulan yang diajukan para tenaga honorer. Hal itu dinilai sebagai aspek legal dan pengakuan dari Pemerintah. Hanya saja Fahmi menerangkan, hal itu perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan bagian hikum, termasuk menghitung kekuatan anggaran daerah.

“Saya setuju dengan adanya regulasi itu sebagai aspek legal dan pengakuan dari Pemerintah dan ini akan menjadi perhatian kami. Kalau sudah ada aspek legal, maka akan diiringi dengan penghasilan honorer,” ujarnya.

Sedangkan terkait tidak adanya database data honorer, Fahmi tidak menampik hal tersebut. Akan tetapi ia beralasan, hal itu diakibatkan oleh kewenangan mengangkat tenaga honorer terletak dimasing-masing SKPD. Akan tetapi Fahmi memastikan, dalam waltu dekat hal itu akan mulai mendata, sesuai dengan instruksi dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Saat ini kami akan mulai mendata, sesuai dengan instruksi pula dari BPK. Kami pun sekarang harus menghitung E-Formasi untuk 5 tahun ke depan agar menghasilkan data yang akurat,” papar Fahmi.

Anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Uus Usamah menambahkan, pihaknya mendukung adanya wacana tersebut asalkan tidak berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, rencana pembentukan Perda tentang honorer, perlu dikaji secara mendalam agar menghasilkan produk hukum yang baik.

“Kami mendukung namun harus terkonsep dengan baik. Hal ini perlu dikaji secara mendalam, agar tidak berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Uus menjelaskan, selain harus mempertimbangkan keberadaan peraturan yang lebih tinggi, juga perlu memperhatikan aspek finansial Pemkab Pandeglang. Jika pun Perda tersebut digulirkan, perlu mencantumkan besaran rasional penghasilan para tenaga honorer. Lebih lanjut politisi Golkar itu mendorong para tenaga honorer, untuk menyiapkan draf usulan agar bisa dimasukkan dalam Prolegda tahun 2018.

“Kami akan diskusikan secara berlanjut. Karena ini perlu dikonsultasikan juga dengan berbagai pihak. Sekarang ada kesempatan mengajukan Prolegda untuk tahun 2018, juga bisa mengadopsi peraturan serupa di daerah lain. Tinggal nanti ini akan masuk dalam inisiatif dewan atau eksekutif?,” tutupnya. (snc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *