Diduga meloloskan Perusahaan Dalam pengawasan kejaksaan, ULP Banten Dikecam pengusaha

Suitnews.com, Serang – Ketua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kadin Banten, Iftahlana mengatakan pihak nya sangat mengecam apa yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten yang diduga telah melakukan persekongkolan dengan salah satu prusahaan yang menyebabkan kompetisi lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tidak sehat, sehingga menimbulkan reaksi dari sejumlah pengusaha yang geram akan informasi dugaan kecurangan dalam lelang.

“justru kita sangat menyayangkan kalau dugaan tersebut itu (Kongkalingkong-Red) benar terjadi ini akan meninbulkan reaksi mosi tidak percaya kepada panitia lelang, baik pokja maupun ULP saya juga berharap panitia lebih baik netral jangan sampai condong kearah salah satu kelompok, “ujarnya

Ia juga mengaku belum mengkonfirmasi informasi dugaan kongkalingkong yang dilakukan baik panitia pokja maupun ULP sendiri, yang jelas dalam waktu dekat dirinya akan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan agar tidak menjadi kabar burung yang melintas tapi tidak memiliki makna.

“kalau sudah konfirmasi langsung kan berimbang, karena yang saya dengar pengalaman perusahaan disejumlah paket juga tidak memenuhi persyaratan pagu atau paket lelang akan tetapi dimenangkan oleh panitia, nah yang seperti ini kita butuh jawaban nya dari kepala ULP, “katanya

Selain itu kata dia, sejumlah perusahaan yang dimenangkan oleh panitia ternyata ada juga yang masih bersangkutan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi namun malah dimenangkan, ia berharap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga menolak hasil lelang disejumlah titik karena diduga perusahaan tersebut masih ada urusan dengan pemeriksaan penegak hukum.

“yang heran ini yang berbenturan dengan kasus hukum malah dimenangkan, padahal dalam dokumen lelang jelas di isaratkan tidak boleh perusahaan yang bermasalah dengan hukum dan dibuktikan dengan surat pernyataan, dan PPK Bina Marga harus menolak keputusan ULP yang memenangkan peruahaan yang masih dalam pemeriksaan kejaksaan, “katanya

Sementara itu, dihubungi terpisah kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, diluar jangakauan dan dihubungi melalui pesan singkat SMS tidak ada jawaban.

(Jat/SNC)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *